aset daerah. Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mempunyai fungsi: 1. aset daerah

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Agus Fatoni menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. 1. 2. (2014). Menurut Siregar (2004), ada. 22. (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. Manajemen Aset Daerah 10% Database Aset 10% Aplikasi Penatausahaan Aset 20% Rekonsiliasi 40% Database Aset 40% Pengelolaan Aset 30% Regulasi 60% Pengawasan 40% Sertifikasi Aset 30% Laporan Sertifikasi Aset 30% % Sertifikasi Aset 70% Penertiban dan Pemulihan Aset 30% Penertiban Aset 50% Pemulihan Aset 50% 8. b. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Latar Belakang Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. 4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. This study aims to analyze the suitability of the implementation the local assets management with regulations, analyze the constraints faced in the management of local assets and efforts made for better management of regional assets. Pengadaan Barang Milik Daerah 1 1 1 0 77 Analis Hukum 0 0 1 -1 78 Analis Barang Milik Daerah 1 1 1 0 79 Penganalisa Data 1 1 1 0 80 Pengelola Barang milik Daerah 1 1 1 0 81 Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 1 1 0 82 Analis Klasifikasi Barang 1 1 1 0 83 Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan Barang. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. aset daerah berupa tanah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencatatan, bahwa Pengamanan Administrasi yaitu inventarisasi dicatat sudah dalam by system SIM Aset, pengamanan Administrasi aset tanah milik pemerintah daerah oleh BKAD Kabupaten Sleman lebih ditekankan pada penertiban dokumen atau arsip atas. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. 1. Nama Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2. Kemendagri mengungkapkan bahwa masih banyaknya permasalahan aset di daerah. Penanggung Jawab : Robert van der Hoff. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Tulisan ini hendak mempreskripsi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Yayasan dalam melakukan ruislag. Assosiation of Certificated Fraud Examiner (ACFE) mempublikasikan jenis-jenis kecurangan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu korupsi, penyelewengan aset, dan rekayasa laporan keuangan. Analis Penganggaran. Dalam pengelolaan aset. Studi Pada DinasPengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBima(NofiaMutmainahdanJainuri,YanaS. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. ↪ Analis Aset Daerah: SRI LESTARI, SE: Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah: ↪ Pengadministrasi Sarana dan Prasarana: WIDAYATI: Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah: SITI NURYANI, SE: ↪ Analis Aset Daerah: SETIO ADI SARWOKO, S. Menurut Siregar (2004:61), Manajemen aset daerah dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 dinyatakan sebagi rangkaian kegiatan dan tindakan. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNG BALAI Muhamad Nur Afandi Dosen STIA LAN Bandung Jalan Cimandiri No. Layanan Publik BPKAD Kepri. , MM dengan diwakili Kepala Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi BKAD Purwakarta Ibu Tati Ruhayati, S. Definisi Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Semarang yang dioalah tahun 2016 Tabel 4. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah Sewa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang PengelolaanKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 2 Total Rincian Pendapatan Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Tahun 2013 – 2015 Pemanfaatan Aset Total Realisasi (Rp) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Sewa 1,735,354,200 2,010,610,726 3,674,892,815Adapun 10 bidang lahan milik Pemkot Bandung yang bermasalah itu yakni Kebun Binatang Bandung, Kantor Kelurahan Cigending, dan TPU Gumuruh. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah. id;. Properti adalah contoh aset yang disukai dan diinginkan oleh banyak orang. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Jenjang Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 3. 196210051992011003 Sub Bid. 4 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016,. Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretariat Daerah dilebur ke dalam Badan Pengelola Keuangan (DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat pada bulan Juli 2008, sesuai dengan Peraturan Daerahperaturan, setiap pemerintah daerah dapat mengelola setiap aset daerah yang ada secara optimal serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Bapak R. 30 Mei 2023 101 Dilihat. Kunker BKAD Prov. Pelaksana. Posisi keuangan dan kondisi Badan Pendapatan dan Aset Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang. 66. Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi. I-II. Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. Ibu. Bapak Slamet, AK selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/76 Tahun 2023 dilantik menjadi Anggota Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) Jawa Tengah. Pembina Utama Muda NIP. Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14. Telepon 031-5312144 Psw. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah pengelolaan aset bergerak di Dinas Pendapatan Pengelolaansetiap Pemerintah Daerah, sehingga tujuan bernegara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Dapat ditinjau menurut praktek pengelolaan yang Belum mengikuti ruang. Semua aset tersebut bisa dimanfaatkan daerah untuk peningkatan kapasitas fiskal mereka. VIDEO - Evaluasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Gelar Rapat Koordinasi Triwulan II TA 2023. 1. ialah semua kekayaan pemerintah . View WebsitePengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya dan Pemerintah Kota Malang pada umumnya. SK GUBERNUR DIY No. 1. Febriana E N, Jayus, Indrayati R, ‘Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah’ (2017) 4 (2) Jurnal Lentera Hukum. fitria ayu. Sistem yang mengatur alur proses aset lancar berupa barang atau perlengkapan pendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta . Page not found | BPKAD. Surat Lamaran ditulis tangan, tinta warna hitam, berbahasa Indonesia, mencantumkan nomor HP dan ditandatangani. Sasaran Manajemen Aset Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Bidang Barang Milik Daerah. Klasifikasi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan sebagai leading sektor dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melakukan survei lapangan ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat berupa DAK Fisik Bidang Pendidikan. 10. pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah belum berjalan secara baik. Defenisi Aset Daerah Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah diindonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai (Yusuf, 2010:28): 1. Adapun sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah: Tabel 2. Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini: 1. Lihat. Ditetapkan di Jakarta. Beberapa waktu lalu, pada saat kami menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa rekan menyatakan pendapat bahwa terdapat dualisme pengaturan mengenai pemanfaatan aset daerah. bergerak maupun yang tidak. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. Rabu, 29 Desember 2021 | 2 tahun yang lalu. BAB I PENDAHULUAN A. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ketut Budiasa S. 328. com INTISARI Belum optimalnyanya peran APIP dalam pengelolaan. Pengertian manajemen menurut Daft yang diterjemahkan oleh Tarnujaya & Shirly (2006): “Manajemen (management) adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara. BIMTEK ASET DAERAH – Aset/barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan. Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi. Meo, Y. Data Terbaru. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisSeremoni, Penandatanganan Penyerahan Hibah BMD Milik Pemprov Kepada Badan Kegawaian Negara. 1. Memahami pengertian manajemen aset daerah 3. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset daerah. Kepada Para Kepala Perangkat Daerah selaku. Apabila proses perencanaan dilakukan dengan baik, maka tingkat pelayanan yang diberikan dapat lebih tinggi sekaligus dapat mewujudkan pengelolaan aset yang baik dan akuntabel. 15 Laporan hasil pengadaan Barang Milik Pemerintah Provinsi, terdiri. Bidang. PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH iv Buku Ini Disusun Berdasarkan Pengalaman Implementasi Pembentukan Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Dalam pengelolaan aset tetap, Kota Cimahi mengalami beberapa permasalahan terutama pada pengamanan aset tanah. 6. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dandari Bidang Aset di Badan Keuangan Daerah Tanah Datar . riswan sentosa kepala bidang pembinaan dan sengketa aset. Didalam berbagai aturan-aturan yang dapat dijadikan acuan baik Permendagri No 7 tahun 2007, Undang-Undang No. Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan tingkatan manajemen yang terkait, kita akan mencoba melihat di manakah letak permasalahan manajemen aset negara/daerah kita, dan upaya apa yang mungkin dapat dilakukan untuk membenahinya. 06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dansebagainya, dhi didapatkan pemenang lelang aset daerah) kemudian dilakukan pemindahtanganan kepada masyarakat. Pengelolaan aset negara/daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance, disatu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Tangguh Bertumbuh. SEMARANG. Sebab, sampai sekarang aset masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang anggaran, belanja. Aset Daerah . Dengan tugas pokok melaksanakan urusan. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknisBarang milik daerah merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen aset daerah ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) jadi yang terbesar bagi aset pemerintah pusat atau negara di kawasan DKI Jakarta. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Sidanegara, Cilacap. ialah semua kekayaan pemerintah . 34 – 38 Bandung E-mail: m. 2. Berita Umum 22 Desember 2022. 1 Daftar Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 No Nama Aset Daerah Keterangan A Tanah Rekapitulasi Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Tanah berjumlah 43. U. Sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah mutlak ada untuk menghindari permasalahan sengketa tanah. Laporan Kinerja PDAB Tirtatama DIY Tahun 2022. administrative terhadap barang milik daerah. 5. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. 69) sehingga variabel pengelolaan Aset Daerah memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, kemudian pada variabel Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh hasil yaitu hasil t-hitung > t-tabel (4. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. PERMENDAGRI No. 2. Memudahkan mengetahui lokasi (site) dari aset berada. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sekretariat,. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; c. pengelolaaan aset daerah harus didukung oleh keakratan nilai dan jumlah barang agar dalam penggunaanya optimal dan membantu dalam penyusunan neraca keunagan Pemerintah Daerah. ABSTRAK: Bahwa untuk menyikapi perkembangan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset lain-lain, Permenkeu RI 123/PMK. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut: a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan. daerah adalah ketidaktertiban dalam dalam pengelolaan data barang (aset) ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang penting dikuasai atau dikelolanya, sehingga aset – aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 5. co. Menurut Badan. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Trending. Pendahuluan Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. 3K views • 44 slides Paparan Pengelolaan BMD template. Bagan Pengelolaan Aset. Investasi Keuangan (Financial Investments) Ini adalah investasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan sertifikat deposito. 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan. Fungsi. Standar Pelayanan Publik. Pemanfaatan Sabda Dalam Inventarisasi Aset Daerah Guna Mendukung Penerapan E-Government Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. 1 Sasaran BPPKAD. Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD ) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 1. 10 Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, barang milik daerah merupakan aset, yaitu barang milik daerah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah T. ID, SEMARANG - Komisi A DPRD terus fokus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan barang/aset milik negara atau daerah di Jawa Tengah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu. Kaltim. Penerapan inventarisasi yang baik memerlukan suatu sistem yang terintegrasi kerjasama yang baik antara badan pengelola aset daerah dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya sehingga dalam alur pelaporan aset tidak ditemukan perbedaan data, pada laporan aset dalam suatu daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Telah berlangsung Rapat Koordinasi. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal. 2. Kejelasan status kepemilikan aset. Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Atas dasar hal tersebut, Komisi A bertukar informasi ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (14/12/2021), untuk membahas beberapa kendala yang ditemukan di. Pengelolaan Aset Daerah / V@lid Aset; Kontak Kami. diketahui bahwa 1) Penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. Aset yang sudah diketahui secara jelas. 2022. 134. SASARAN STRATEGIS DALAM PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Transparansi dalam Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kab. kewajaran penyajian aset tetap ialah kualitas pengelolaan barang milik negara/daerah, khususnya aset tetap. Diubah dengan : PP No. Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan jumlah responden sebanyak 63 orang kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan uji instrument dan analisis regresi liniear berganda. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan pengelolaan aset. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Adalah Sistem yang digunakan untuk melakukan Pengelolaan Aset/Barang Daerah, yang terkait dengan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain Lain. 539,- di 20 (dua puluh) Organisasi Perangkat Daerah (daftar rincian terlampir). Bimtek/Diklat Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Serta Mekanisme Pertanggungjawabannya Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan. b. ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Aset mempunyai fungsi: Penyusunan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pemberdayaan aset; Penyiapan bahan. Pada bulan Ramadan 1430 H, atau tepatnya hari Rabu tanggal 2 September 2009, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh gempa yang berpusat di Tasikmalaya. Pengertian Aset: Jenis, Klasifikasi, Contoh, dan Peranannya. Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow FITRIA AYU LESTARI NIU1, LINTJE KALANGI2, LINDA LAMBEY3 1,2,3 Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi email: ayuniu8@gmail.